PT Perorangan Kena Pajak Apa Saja? Daftar Lengkap, Tarif, dan Simulasi Hitungannya 2026

Oleh Vania Almiranda 09 September 2026 6 menit baca

PT Perorangan dikenakan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto selama peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Di luar itu, ada kewajiban pajak lain yang muncul tergantung kondisi usaha Anda: PPN jika sudah dikukuhkan sebagai PKP, PPh Pasal 21 jika punya karyawan, PPh Pasal 23 jika membayar jasa pihak lain, dan pajak daerah sesuai jenis usaha.

Kabar baiknya, sejak PP Nomor 20 Tahun 2026, PT Perorangan menjadi salah satu dari sedikit badan usaha yang boleh memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu. PT biasa, CV, dan Firma yang baru terdaftar sudah tidak bisa lagi.

Artikel ini membedah seluruhnya, lengkap dengan tarif, tenggat, dan simulasi perhitungan.

👉 Bingung dengan kewajiban pajak usaha Anda? Konsultasi gratis via WhatsApp

1. PPh Final UMKM 0,5% (Pajak Utama PT Perorangan)

Ini adalah pajak inti yang dibayar hampir semua PT Perorangan.

Tarif: 0,5% dari peredaran bruto (omzet), bukan dari laba Jenis pajak: PPh Pasal 4 ayat (2) Syarat: omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak Tenggat setor: paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Pelaporan: dengan menyetor, kewajiban lapor SPT Masa dianggap sudah terpenuhi

Yang membuat skema ini menarik adalah dasar perhitungannya. Anda tidak perlu menyusun laporan laba rugi yang rumit untuk menentukan pajak bulanan. Cukup kalikan omzet bulan tersebut dengan 0,5%.

Simulasi Sederhana

Misalkan omzet PT Perorangan Anda bulan Januari 2026 adalah Rp250.000.000.

PPh Final = Rp250.000.000 × 0,5% = Rp1.250.000

Setor paling lambat 15 Februari 2026 lewat Coretax. Selesai.

Kalau omzet setahun mencapai Rp3 miliar, total setoran pajak penghasilan Anda sekitar Rp15 juta setahun. Ini jauh lebih ringan dibanding menghitung dari laba bersih dengan tarif umum.

2. Keunggulan PT Perorangan Setelah PP 20 Tahun 2026

Sebelum aturan ini terbit, semua badan usaha punya masa berlaku terbatas untuk menikmati tarif 0,5%. PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah petanya secara fundamental:

Jenis Wajib Pajak	Boleh Pakai PPh Final 0,5%?	Jangka Waktu
PT Perorangan	Ya	Tanpa batas waktu
Orang Pribadi	Ya	Tanpa batas waktu
Koperasi	Ya	Maksimal 4 tahun pajak
PT biasa (persekutuan modal)	Tidak (pendaftar baru)	—
CV dan Firma	Tidak (pendaftar baru)	—
BUMDes	Tidak (pendaftar baru)	—

Artinya, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, PT Perorangan kini menjadi struktur badan hukum yang paling efisien secara pajak di Indonesia.

Kalau selama ini Anda menjalankan usaha lewat CV dan merasa beban pajaknya berat, ini saatnya menghitung ulang.

👉 Minta simulasi perbandingan pajak untuk usaha Anda

Catatan Penting: Aturan Penggabungan Omzet

PP 20/2026 juga memperketat celah penghindaran pajak. Penentuan batas Rp4,8 miliar kini dihitung dari:

Seluruh peredaran bruto dari usaha dan jasa pekerjaan bebas
Termasuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri
Digabungkan antara suami, istri, dan seluruh PT Perorangan yang didirikan oleh keduanya

Jadi strategi memecah usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing tetap di bawah Rp4,8 miliar sudah tidak berlaku lagi.

3. Kalau Omzet Melewati Rp4,8 Miliar: PPh Badan

Begitu omzet menembus Rp4,8 miliar, PT Perorangan Anda beralih ke skema tarif umum PPh Badan. Status badan hukumnya tetap aman, yang berubah hanya cara menghitung pajaknya.

Tarif umum PPh Badan: 22% dari penghasilan kena pajak

Tapi jangan panik dulu. Ada fasilitas pengurangan yang sering terlewat:

Omzet Tahunan	Tarif Efektif
Sampai Rp4,8 miliar	11% (fasilitas pengurangan 50%)
Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar	11% untuk bagian PKP dari omzet s.d. Rp4,8 miliar, sisanya 22%
Di atas Rp50 miliar	22% penuh

Perubahan lain yang menyertai: Anda wajib menyusun pembukuan lengkap sesuai standar akuntansi, dan mulai membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan paling lambat tanggal 15.

Ini titik di mana banyak pemilik usaha mulai kewalahan mengurus sendiri.

4. PPN: Muncul Kalau Sudah Jadi PKP

PPN bukan pajak yang otomatis melekat pada PT Perorangan. Kewajiban ini baru muncul setelah Anda dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kapan wajib jadi PKP? Ketika omzet kumulatif dalam satu tahun buku melewati Rp4,8 miliar. Anda wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan, dan jika tidak, DJP dapat melakukan pengukuhan secara jabatan.

Berapa Tarif PPN 2026?

Ini yang sering membingungkan. Secara hukum tarif PPN adalah 12%, tapi penerapannya dua jalur:

Barang dan jasa non-mewah: 12% dikalikan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektifnya tetap 11%
Barang mewah (objek PPnBM seperti kendaraan bermotor, hunian mewah, kapal pesiar): 12% penuh dari harga jual

Jadi kalau produk Anda bukan barang mewah, menaikkan harga dengan alasan "PPN naik 12%" tidak tepat.

Konsekuensi Jadi PKP

Wajib memungut PPN dari pembeli
Wajib menerbitkan Faktur Pajak
Wajib melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan

Beban administrasinya nyata. Tapi status PKP juga membuka pintu ke klien korporat dan tender yang mensyaratkan mitra ber-PKP.

5. Pajak Potong dan Pungut

Ini kelompok pajak yang bukan beban perusahaan Anda, melainkan pajak pihak lain yang Anda potong dan setorkan. Banyak pemilik PT Perorangan tidak sadar punya kewajiban ini.

PPh Pasal 21 (Karyawan)

Kalau PT Perorangan Anda punya karyawan, Anda wajib memotong PPh 21 dari gaji mereka dan menyetorkannya. Perhitungan bulanan kini memakai metode TER (Tarif Efektif Rata-Rata) berdasarkan kategori PTKP. Pelaporan lewat e-Bupot 21/26 di Coretax.

PPh Pasal 23 (Jasa)

Saat Anda membayar jasa ke pihak lain, misalnya jasa konsultan, jasa desain, atau sewa peralatan, Anda wajib memotong PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto jika penerimanya punya NPWP.

PPh Pasal 4 ayat (2) Final Lainnya

Muncul saat Anda menyewa tanah atau bangunan untuk kantor, atau menggunakan jasa konstruksi.

PPh Pasal 26

Berlaku jika Anda melakukan pembayaran ke pihak luar negeri.

Seluruh pajak potong-pungut ini disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

6. Pajak Daerah

Sering luput dari perhatian karena dikelola pemerintah daerah, bukan DJP:

PBB-P2 untuk bangunan tempat usaha
PBJT untuk usaha makanan dan minuman, hiburan, atau perhotelan
Pajak Reklame untuk papan nama dan billboard usaha
BPHTB jika perusahaan membeli tanah atau bangunan

Kalau usaha Anda bergerak di bidang kuliner, pajak daerah ini justru sering lebih besar nilainya dibanding PPh Final.

Sanksi yang Menunggu Kalau Lalai

Pelanggaran	Sanksi
Telat lapor SPT Tahunan Badan	Denda Rp1.000.000
Telat lapor SPT Masa PPN	Denda Rp500.000
Telat setor pajak	Sanksi bunga per bulan, maksimal 24 bulan
Tidak lapor keuangan ke AHU	Teguran, penghentian akses, pencabutan badan hukum

Perlu dicatat, seluruh administrasi perpajakan mulai 2026 sepenuhnya menggunakan Coretax DJP. Anda perlu mengaktifkan akun Coretax dan memiliki sertifikat elektronik sebelum bisa melapor.

Serahkan Urusan Legalitas dan Kepatuhan ke Bisnis Legal

Membaca semua kewajiban di atas mungkin membuat Anda berpikir dua kali. Padahal masalahnya bukan pada rumitnya aturan, melainkan pada tidak adanya orang yang mengingatkan dan mengurus.

Bisnis Legal membantu pelaku usaha dari titik nol sampai perusahaan berjalan patuh:

Konsultasi struktur badan usaha agar Anda tidak salah pilih sejak awal, karena mengubahnya nanti jauh lebih mahal
Pendirian PT Perorangan lengkap dengan Sertifikat Pendirian dari Kementerian Hukum
NPWP badan dan aktivasi akun Coretax
NIB lewat OSS RBA dengan KBLI yang sudah divalidasi agar izin lanjutan tidak tersendat
Pengurusan izin lanjutan sesuai tingkat risiko usaha
Pendampingan kewajiban laporan keuangan tahunan ke sistem AHU
Peningkatan status ke PT biasa saat usaha Anda tumbuh melewati kriteria UMK

Biaya transparan sejak awal. Satu narahubung dari mulai sampai selesai. Tidak ada tagihan kejutan di tengah proses.

➡️ Lihat paket lengkapnya di halaman Jasa Pendirian Perusahaan Bisnis Legal

👉 Atau langsung tanya lewat WhatsApp, gratis

Dasar Hukum yang Dirujuk

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPN atas Impor, Penyerahan, dan Pemanfaatan Barang dan Jasa Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023

Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku per September 2026. Artikel ini bersifat edukatif dan bukan pengganti nasihat pajak untuk kasus spesifik Anda.